Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law

Tinjauan Yuridis Kebebasan Berorganisasi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013

Porman Dame Perjuangan Manalu, Haposan Siallagan — Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0000

Artikel ini membahas tentang kebebasan berorganisasi yang ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakat atau Ormas yang berfokus pada

implementasi dan peran Ormas itu sendiri, salah satu contohnya Ormas Pemuda Pancasila.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif

yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan bahan hukum. Hasil

penelitain menunjukkan bahwa implementasikan pasal 53 hingga pasal 56 Undang-Undang

No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka rancangan peraturan

pemerintah tentang pengawasan Ormas perlu mengatur berbagai hal. Dan peran organisasi

masyarakat yang tak kalah penting adalah ikut berperan dalam gerakan kemasyarakatan

dalam Penyampaian aspirasi yang dimana organisasi masyarakat dapat membantu rakyat

dalam penyampaian aspirasi agar tersampaikan kepada pemerintah dan wakil rakyat. Dan

dapat menjadi salah satu pondasi nilai luhur Pancasila yang dimana ormas adalah salah yang

membantu mempertahankan negara.

Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial 2013 Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Lapangan di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara)

Immanuel Hutabarat, Janpatar Simamora — Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0000

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program Perlindungan Sosial di

Indonesia dalam bentuk Bantuan Sosial, tujuan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ini

mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada Tahun 2014 Bantuan Sosial Program

Keluarga Harapan sudah diterapkan di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten

Tapanuli Utara hingga bantuan ini berlanjut sampai sekarang, tentunya pelaksanan penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Sipahutar menimbulkan

pertanyaan yaitu, Bagaimana Peran Pemerintah Desa terhadap penyaluran Bantuan Sosial

PKH di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara? Bagaimana Proses

Pendistribusian Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat

yang menerima di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara? dan

Bagaimana Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap

masyarakat yang menerima. Dalam melakukan penelitian, Jenis penelitian yang digunakan

dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, dengan bentuk deskriptif analitik

yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan

dari hasil penelitian dan dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan serta penelitian

kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peran Pemerintah Desa dalam

penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Sipahutar salah satunya yaitu,

melakukan pemuktahiran data keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH, berikutnya

adanya proses Pendistribusian yang dilakukan dalam penyaluran Bantuan Sosial Program

Keluarga Harapan di Desa Sipahutar yaitu dengan berbagai tahapan sesuai dengan arahan

dari Kementerian Sosial dan adanya dampak yang dirasakan masyarakat penerima Bantuan

Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Sipahutar setelah menerima bantuan tersebut yaitu

adanya dampak positif dan dampak negatif.

Kajian Yuridis Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Nicosare Pardede, Kasman Siburian — Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0000

Keberadaan lembaga pengawas pemilu semakin dirasa penting dalam pelaksanaan pemilu di
Indonesia. Lembaga pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu mempunyai peranan untuk
mengawasi jalannya pemilu serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran
yang terjadi agar pemilihan umum dapat terselenggara secara jujur, adil dan berkualitas.
Undang-undang terbaru yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, serta kewenangan
Bawaslu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Berdasarkan hal tersebut, maka muncul pertanyaan: bagaimana kedudukan Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pemilu dalam sistem ketatagaraan
Indonesia? Dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami Badan Pengawas Pemilu dalam
prakteknya sesuai dengan Undang-Undang Pemilu? Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data berupa bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Metode
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yang menggunakan sumber
data sekunder untuk menganalisa peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini
menyatakan bahwa: Pengaturan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum lebih luas dan lebih rinci . Kedudukan Bawaslu diperkuat hingga
tingkat Kabupaten/Kota dan berubah menjadi tetap. Tugas Bawaslu bertambah tidak hanya
sekedar untuk mengawasi jalannya pemilihan umum namun juga bisa langsung melakukan
penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Kewenangan Bawaslu juga bertambah yakni bisa
memutus pelanggaran administrasi pemilu, berwenang untuk mendiskualifikasi peserta
pemilu yang terbukti melakukan politik uang. Bawaslu juga berwenang untuk memediasi
bahkan mengajudikasi atau menyelenggarakan pengadilan secara mandiri terhadap sengketa
pemilu.

Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Immanauel Tarihoran Nuel, Budiman Sinaga — Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0000

Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi sudah seharusnya menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pikiran, diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 salah satu bentuk kebebasan ini
dengan lahirnya organisasi masyarakat. Permasalahannya adalah belakangan ini munculnya
gerakan-gerakan beberapa organisasi kemasyarakatan yang bertindak dengan kekerasan dan
anarkis. Atas hal tersebut Negara berupaya melakukan pembubaran terhadap organisasi
kemasyarakatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal inilah yang
akan di ulas pada penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian Normatif atau
Library Research, penelitian jenis kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data
sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen dengan
penyajian secara kualitatif. Bahwa undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan berfungsi sebagai penjaga marwah nilai-nilai HAM yaitu kebebasan
berserikat, artinya perpu ini hanya berimplikasi pada organisasi masyarakat yang tidak
sesuai dengan Undang-Undang 1945.

Keterbatasan Wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Studi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Hak Asasi di Indonesia)

Lucky Novita Zendrato, Hisar Siregar — Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kewenangan Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan
Bagaimana Keterbatasan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia diberi 4 kewenangan yaitu penyelidikan, penyuluhan, mediasi, dan
pengkajian. Dalam hal kewenangan penyelidikan, Komisi Nasional diberi kewenangan penuh
oleh Undang-Undang, akan tetapi hal tersebut masih kurang jika Komnas HAM tidak
diiberikan penyelidikan sekaligus. Karena, sesudah melakukan penyelidikan pelanggaran
HAM biasanya kasus-kasus tersebut akan hilang tanpa kabar dan kejelasan. Sementara dari
kewenangan dalam mediasi dan penyuluhan sudah tepat, sebagai bentuk pencegahan supaya
tidak terjadi lagi pelanggaran HAM. Dalam melakukan tugasnya Komnas HAM tidak boleh
terintervensi oleh siapapun, mengingat kedudukannya sebagai Lembaga mandiri yang
bersifat Independen.

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Membentuk Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Sinar Baru Daro-Daro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan)

Ivan Setiawan Amazihono, Haposan Siallagan — Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0000

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama yakni merumuskan dan menetapkan
Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (legislasi) serta menampung dan
menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa (refresentasi). Proses
pembuatan peraturan desa, mencakup tiga bagian yaitu bagian perencanaan, penyusunan
peraturan desa oleh kepala desa dan penyusunan peraturan desa oleh BPD, pembahasan,
penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Faktor Pengaruh BPD dalam menjalankan
kewenangannya dalam pembuatan Peraturan Desa No 3 Tahun 2020 tentang APBDesa Desa
Sinar Baru Daro-Daro yaitu rekruitmen anggota BPD yang dipilih langsung dari tokoh
masyarakat yang berpengaruh. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pembuatan
Peraturan Desa yaitu kurangnya koordinasi antara Pemerintah desa dan BPD Desa Sinar Baru Daro-Daro serta lambatnya evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang
menyebabkan Peraturan Desa No 3 Tahun 2020 Tentang APBDesa lama dalam tahap
pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dengan Pemerintah Desa mempunyai kedudukan yang setara, tarik menarik kepentingan
dalam implementasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terjadi di Desa
Sinar Baru Daro-Daro.

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (Studi di Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara)

Josua Pakpahan, Kasman Siburian — Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Kepala Desa
Pakpahan di era otonomi daerah. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan di era otonomi daerah.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data
yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan Bahan hukum primer
yaitu dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-
undangan, dan Bahan hukum sekunder dari data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis, dengan metode Statute approach dan
Conseptual approach. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Pakpahan. Adapun hasil
penelitian menunjukkan: Pertama, pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan sudah sesuai
dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang
dilaksanakan Kepala Desa Pakpahan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti
mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan
infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti
mengadakan sosialisasi, pelatihan dan merikan bantuan keuangan kepada lembaga
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan
masyarakat dalam pembuatan profile desa kegiatan-kegiatan desa yang lain. Kedua, faktor-
faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan adalah pertama,
rendahnya partisipasi masyarakat desa Pakpahan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah Desa Pakpahan. Kedua, kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam hal
aparatur desa. Dan ketiga, masih terbatasnya sarana dan prasarana Desa Pakpahan terutama
dibidang pertanian.

Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik di Indonesia

Jemmy Leviza Pardede, Janpatar Simamora — Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai ketentuan Presidential Threshold yang
dijadikan syarat tambahan bagi partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah Pemilihan Umum. Partai Politik dalam UUD
Negara RI 1945 diberikan hak untuk dapat secara mandiri atau bergabung dengan Partai
Politik lain (Koalisi Partai Politik) untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden. Secara normatif, Partai Politik diberikan hak oleh Konstitusi namun sejak
berlakunya ketentuan mengenai Presidential Threshold, hak konstitusi Partai Politik tersebut
tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, Partai Politik
dapat kehilangan haknya sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi. Kondisi tersebut
membuat ketentuan Presidential Threshold bertentangan dengan UUD Negara RI 1945.

Gagasan Perubahan Masa Jabatan Presiden Melalui Perubahan Pasal 7 UUD 1945

Josua Hutajulu, Janpatar Simamora — Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0000

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia permasalahan mengenai masa jabatan Presiden dan
perubahan UUD 1945 bukanlah hal yang baru terjadi. Isu hukum yang terjadi dewasa ini
mengenai gagasan perubahan masa jabatan Presiden pada dasarnya mengandung dua
permasalahan utama yaitu berkaitan dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden
yang telah ditentukan dalam Pasal 7 UUD 1945 serta berkaitan pula dengan perubahan UUD
1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan membahas mengenai masa jabatan
Presiden yang telah diatur didalam Pasal 7 UUD 1945 dan mengkaji mengenai prosedur dan
proses perubahan UUD 1945 guna memperoleh hasil yang dapat menjawab isu hukum yang
sedang terjadi tentang gagasan perubahan masa jabatan Presiden melalui perubahan pasal 7
UUD 1945 yang diusulkan secara langsung oleh rakyat. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif yang meliputi pendekatan historis, pendekatan konseptual dan
pendekatan perundang-undangan, dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis,
menggunakan data sekunder yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip konstitusionalisme haruslah
ditegakkan berkenaan dengan isu hukum yang sedang terjadi yaitu gagasan perubahan Pasal
7 UUD 1945 serta proses dan prosedur perubahan UUD 1945 untuk menjaga tegaknya
konstitusionalisme melalui hubungan yang terjadi antara rakyat dan pemerintah, dalam
ruang lingkup isu hukum yang terjadi.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 Terhadap Pemilihan Serentak di Indonesia

Jesica Sipayung, Hisar Siregar — Thu, 30 Nov 2023 00:00:00 +0000

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
XI/2013 Terhadap Pemilihan Serentak di Indonesia putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.