Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kota Hijau: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Lingkungan

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran pemerintah daerah dalam pembangunan kota hijau, berfokus pada implementasi kebijakan lingkungan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini menyoroti proses perumusan kebijakan sebagai interaksi antara inisiatif top-down pemerintah dan dorongan bottom-up masyarakat, dengan komitmen politik kepala daerah sebagai pendorong utama. Peran pemerintah daerah bersifat multifaset sebagai implementor program lingkungan (misalnya, pengelolaan sampah Kang Pisman), fasilitator partisipasi publik dan swasta, serta koordinator lintas sektor. Faktor pendorong utama meliputi komitmen politik, dukungan regulasi dan anggaran, partisipasi aktif masyarakat, serta kolaborasi multistakeholder. Namun, implementasi menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan kapasitas SDM dan anggaran, ego sektoral, koordinasi lemah, kurangnya partisipasi konsisten, dan tekanan pembangunan ekonomi konvensional. Studi ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah sentral dalam mewujudkan kota hijau, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola kompleksitas birokrasi, menggalang dukungan politik, dan memberdayakan seluruh elemen masyarakat secara efektif.