Jurnal Hukum PATIK

TINJAUAN YURIDIS KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Inro Sitindaon, Martono Anggusti, Lesson Sitohang — Sat, 23 Dec 2017 00:00:00 +0000

Pada hakikatnya CSR adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan, dikarenakan CSR menjadi pijakan komperhensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan perusahaan. Karena pada prinsipnya kedudukan Perda CSR dalam peraturan perundang-undangan adalah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Lexsuperior derogat legi inferior). Undang-Undang PMA, Undang-undang Minyak dan Gas Bumi dibuat oleh DPR bersama Pemerintah Pusat. Sedangkan peran pemerintah daerah adalah melakukan monitoring dengan perangkat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Amdalsos) dan mengkaji sejauh mana perusahaan mampu memberikan manfaatnya kepada stakeholder dalam hal ini masyarakat setempat. Implementasi hukum yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan dan pengawasan CSR pada Perseroan Terbatas tidak merupakan wewenang daripada pemerintah daerah. Akan tetapi pemerintah daerah dapat melakukan monitoring terhadap penerapan CSR ditengah masyrakat mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan perusahaan serta manfaat yang diberikan perusahaan bagi masyarakat setempat.

TANGGUNGJAWAB PIHAK PENGELOLA USAHA DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG BERDASARKAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Thimothy Sitinjak, Hisar Siregar, Roida Nababan — Sat, 23 Dec 2017 00:00:00 +0000

Fenomena terjadinya perjanjian penitipan didasari karena semakin banyaknya kebutuhan individu sehingga banyak menimbulkan kebutuhan lainnya. Di dalam praktek penyelenggaraan penitipan barang tidaklah mudah dan terkadang mempunyai resiko yang cukup besar, seperti: “menitipkan barang tanpa ada perjanjian sebelumnya, kemudian barang yang dititipkan itu dijual atau dipergunakan/ dipakai oleh orang yang telah menerima titipan barang tersebut”. Maka diperlukanlah kejelasan yang lebih mendalam terhadap penitipan barang yang dilakukan Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa penitipan barang yang rusak dan musnah dan bagaimana proses penggantian barang apabila barang yang dititipkan rusak dan musnah?Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normative. Hasil penelitian adalah Penerima titipan berhak menahan barang titipan selama belum diganti semua ongkos kerugian yang wajib dibayar kepadanya karena penitipan itu. Proses penggantian barang apabila barang yang dititipkan rusak dan musnah dapat diselesaikan dengan dua macam yaitu pertama, dengan cara perundingan terlebih dahulu antara pihak penitipan dengan pemilik barang, ataukedua, dengan cara pemeriksaan di Persidangan Pengadilan Negeri

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN MILIK ORANG LAIN UNTUK PINJAMAN ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 871/PID.SUS/2017/PN.PTK)

Junerlin Manalu, Herlina Manullang, Erita Wagewati Sitohang — Sat, 23 Dec 2017 00:00:00 +0000

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi. Pasal 35 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik menyebutkan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektonik dan/atau dokumen elektonik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Tujuan pengaturan pasal 35 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjaga dapat dipercayanya informasi atau dokumen elektonik khususnya dalam transaksi elektronik. Adapun penelitian ini yakni metode analisis yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahwa hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik yang berkaitan dengan Putusan 871/Pid.Sus/2017/Pn.Ptk.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG PADA LAYANAN GO SEND (STUDI DI PT. GOJEK INDONESIA MEDAN)

Manuella H. Pasaribu, Haposan Siallagan, Debora — Sat, 23 Dec 2017 00:00:00 +0000

Pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang (commodity of goods) dan penumpang dari satu tempat (origin atau port of call ) ke tempat lain (part of destination. Transportasi di Indonesia sedang digencarkan dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi atau biasa dengan tranportasi online, Gojek adalah salah satunya. Penggunaan jasa pengangkutan terkadang menimbulkan kekecewaan konsumen atau pengguna jasa pengiriman barang, hal ini mengakibatkan konsumen atau penggunaan menuntut ganti rugi atau pun pertanggungjawaban PT. Gojek tersebut. Adapun penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan cara riset serta wawancara kepada narasumber. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian di analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dan menyeleksi data yang bakan diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penejlasan tentang kenyataan yang sebenarnya,. guna menjawab permasalahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Asuransi dalam hal ini Asuransi Utama Gosend tidak memenuhi unsur-unsur suatu asuransi yang dimana suatu asuransi harus memiliki premi sebagai imbalan untuk penggantian rugi konsumen.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS ATAS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 1501/PID.SUS/2019/PN.JKT-BRT)

Reine Sinaga, Budiman NPD Sinaga, Marthin Simangungsong — Sat, 23 Dec 2017 00:00:00 +0000

Tindak pidana perpajakan dewasa ini semakin marak dilakukan oleh Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan. Tetapi hanya segelintir kasus yang berhasil terungkap dan diadili oleh badan yang berwenang salah satunya penggunaan faktur pajak fiktif PT Satria Artha Pendawa atas nama terdakwa The Tjoen Han. pajak merupakan sumber pendapatan vital setiap negara, oleh karenanya penting untuk merealisasikan target penerimaan negara dari pajak. Aktivitas wajib pajak perlu mendapat sorotan tajam oleh Direktorat Jenderal Pajak guna memperkecil bahkan meniadakan celah manipulasi pajak akibat dari penyelewengan sistem self assesment, sebab korporasi termasuk kontributor pajak terbesar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library reseach). Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis adalah tindak pidana perpajakan merupakan perbuatan pidana yang merugikan negara dari sektor pajak.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 24/KPPU-1/2009)

Gaby Levina Ayal, Rinsofat Naibaho, Kasman Siburian — Sat, 23 Dec 2017 00:00:00 +0000

Dibalik praktik bisnis itu ada berbagai macam persaingan misalnya ada persaingan yang sehat dan persaingan yang tidak sehat. Rumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009 terhadap perusahaan-perusahaan minyak goreng di Indonesia dan Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada kartel minyak goreng di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara Yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah. Berdasarkan analisa yang diperoleh maka kesimpulan bahwa dampak putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 memiliki dampak positif dan negatif bagi perusahaan-perusahaan minyak goreng di Indonesia dan juga pemerintah. Untuk penerapan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada kasus kartel minyak goreng di Indonesia masih belum dapat di laksanakan dengan baik.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENEBANGAN HUTAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 51/PID.B/LH/2017/PN.BYW)

Petrik Felix Imanuel Sitepu, Ojak Nainggolan, Besty Habeahan — Sat, 23 Dec 2017 00:00:00 +0000

Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, yaitu terdiri atas dua orang atau lebih dan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan tanpa menggunakan izin yang sah. Adapun yang menjadi permasalahan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penebangan hutan secara illegal atau tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor: 51/PID.B/LH/2017/PN.BYW dan Bagaimanakah bentuk pemidanaan pelaku tindak pidana pelaku penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama. Metode Penelitian Hukum yang digunakan merupakan metode yuridis normatif yaitu analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum perundang-undangan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahaan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun bahan hukum sekunder berupa tentang hukum, berbagai literatur untuk menjawab permasalahan putusan Nomor 51/PID.B/LH/2017/PN.BYW