Analisis Yuridis Penerapan Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaiman Hubungan Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sipagabu, Keacamatan
Pakkat, Humbang Hasundutan)? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam
beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana hubungan pemerintah
desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa di Desa Sipagabu,
Keacamatan Pakkat, Humbang Hasundutan? 2) Faktor apa sajakah yang menjadi kendala pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam menjalankan hubungan

pemerintahan di Desa Sipagabu, Kecamatan Pakkat, Humbang Hasundutan? Jenis penelitian

ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif,

adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan

adalah Observasi wawancara. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara

primer maupun secara sekunder, lalu kemudian tehnik pengolahan dan analisa data yang

dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: menjelaskan, menguraikan dan

menggambarkan. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Perlu dilakukan kerja sama antara

pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas

Hukum untuk memberikan pembekalan mengenai legal drafting kepada BPD dan pemerintah

desa. 2) BPD sebagai unsur dari pemerintahan desa, dengan wewenang menggali,

menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus lebih meningkatkan sosialisasi

mengenai tugas dan fungsi BPD kepada masyarakat. 3) Antara pemerintah desa dan BPD

adalah mitra dalam pemerintahan desa, untuk itu mereka harus saling sinergi antara satu

dengan yang lainnya, dan menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi

masing-masing, semata-mata untuk kemajuan desa. 4) Pemerintah dan masyarakat agar bisa

saling bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik.