Mekanisme Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Menurut Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Dan Pembubaran BUM Desa
DOI:
https://doi.org/10.51622/vsh.v1i1.32Keywords:
Mechanisms, Responsibilities, State Owned EnterprisesAbstract
This research aims to find out how the management system of village-owned companies. Where this article refers to several rules and legislation governing the village belonging to the company. Establishment of village owned enterprises is a container that can be one of the real income sources of the coveted village can encourage the village economy to better. This business entity has a legal basis as a reference and the foundation in the implementation of its activities to run as close as possible. In the case of this writing the author uses a juridical normative research method. This approach uses approach to legislation and conceptual approach. The mechanism of accountability in conducting and carrying out the village's business activities, which is to provide a report of accountability for the implementation of the village's business activities for advisors, the village's Consultative institution is Supervisors who supervise the activities or performance of village governments, village governments must give accountability for their duties as contractors of the village-owned company to the Consultative Village agency that is submitted during village consultation.
Downloads
References
H.A.W. Widjaja, Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. 2010
Marzuki, Peter Mahmud, Metode Penellitian Hukum. Jakarta: Pranada Media Group. 2005
Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Departement Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Brawijaya 2007.
Janpatar Simamora, Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Litigasi, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2016, 3427-3466.
Janpatar Simamora, Problem Yuridis Keberadaan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10 Nomor 03, September 2013.
Janpatar Simamora, Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA LAN Bandung, Volume X Nomor 1, April 2013.
Prihatin Rohani Budi DK, Badan Usaha Milik Desa dan Kesejahteraan masyarakat desa. Yogyakarta: Capiya Publishing 2017
Putra Anom Surya. Jakarta Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa Kementrian Desa Derah Tertinggal Republik Indonesia. 2015
Siburian Kasman, Victorianus R.Puang, Hukum Administrasi Negara. 2017
Suharyanto dan Hastowiyono,Seri Buku Pintar BUM Desa: Pelembagaan BUM Desa Undang – Undang Dasar 1945
Peraturan Menteri Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan,dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright (c) 2020 Jurnal Visi Ilmu Sosial Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.