Analisis Peran Bawaslu dalam Mengawasi Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara)

Abstract

Pemilihan umum (pemilu) yang demokratis mewajibkan adanya lembaga pengawas yang
independen dan otonom. Pengawasan adalah langka sekaligus salah satu fungsi yang sangat
penting, dikatakan demikian karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang
tercantum dilaksanakan atau tidak. Dengan demikian, panitia pengawas tidak hanya
bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut
adil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu. Pengawasan
pemilu tidak hanya dimaknai sekedar mengawasi, mencatat, menyelesaikan sengketa dan
melaporkan ke pihak yang berwenang bila terjadi pelanggaran Lebih dari itu, pengawasan
harus difungsikan sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pemilu agar
asas pemilu yang luber dan jurdil bisa dilakukan secara konsisten. Adapun yang menjadi permasalahan untuk mengetahui, Bagaimana peran dan kewenangan Bawaslu dalam
melaksanakan pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Tapanuli Utara dan untuk
mengetahui Bagaimana upaya meminimalisir tingkat kecurangan dalam Pemilihan Umum di
Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris
dengan mengadakan penelitian lapangan serta penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peran dan kewenangan Bawaslu dalam
melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara salah
satunya yaitu, mengoordinasikan, menyuvervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi
penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota dan untuk meminimalisir tingkat
kecurangan dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara salah satunya yaitu,
Mengoptimalkan supervise ke jajaran Pengawas Pemilu di bawahnya dalam memastikan
integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu.