Aspek Hukum Pembebasan Pajak Bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Masa Pandemi Covid-19

Abstract

Pajak merupakan instrumen penting bagi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia.
Sejak tahun 1984, sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah self assesment.
Sistem self assessment adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan
kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya sendiri mulai dari
menghitung, membayar sampai melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terutang
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian,
masyarakat sebagai wajib pajak diberikan kesempatan untuk ikut berperan dalam
pemungutan pajak. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara
akan lumpuh lebih lebih lagi bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Pajak
yang dibebankan dan dipungut pemerintah dari masyarakat yang dikategorikan sebagai
wajib pajak bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana
termaktub dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan yang bersifat
memaksa untuk kerperluan negara diatur dengan undang-undang”. Hal ini menunjukkan
bahwa segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib dipatuhi oleh semua warga
negara Indonesia, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan
dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam
mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM yang menjadi wajib pajak harus patuh
terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak UMKM. Faktanya
masih banyak pelaku UMKM yang enggan membayar pajak dan memilih untuk menghindar.