Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (Studi di Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Kepala Desa
Pakpahan di era otonomi daerah. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan di era otonomi daerah.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data
yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan Bahan hukum primer
yaitu dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-
undangan, dan Bahan hukum sekunder dari data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis, dengan metode Statute approach dan
Conseptual approach. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Pakpahan. Adapun hasil
penelitian menunjukkan: Pertama, pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan sudah sesuai
dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang
dilaksanakan Kepala Desa Pakpahan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti
mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan
infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti
mengadakan sosialisasi, pelatihan dan merikan bantuan keuangan kepada lembaga
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan
masyarakat dalam pembuatan profile desa kegiatan-kegiatan desa yang lain. Kedua, faktor-
faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan adalah pertama,
rendahnya partisipasi masyarakat desa Pakpahan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah Desa Pakpahan. Kedua, kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam hal
aparatur desa. Dan ketiga, masih terbatasnya sarana dan prasarana Desa Pakpahan terutama
dibidang pertanian.