Gagasan Perubahan Masa Jabatan Presiden Melalui Perubahan Pasal 7 UUD 1945

Abstract

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia permasalahan mengenai masa jabatan Presiden dan
perubahan UUD 1945 bukanlah hal yang baru terjadi. Isu hukum yang terjadi dewasa ini
mengenai gagasan perubahan masa jabatan Presiden pada dasarnya mengandung dua
permasalahan utama yaitu berkaitan dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden
yang telah ditentukan dalam Pasal 7 UUD 1945 serta berkaitan pula dengan perubahan UUD
1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan membahas mengenai masa jabatan
Presiden yang telah diatur didalam Pasal 7 UUD 1945 dan mengkaji mengenai prosedur dan
proses perubahan UUD 1945 guna memperoleh hasil yang dapat menjawab isu hukum yang
sedang terjadi tentang gagasan perubahan masa jabatan Presiden melalui perubahan pasal 7
UUD 1945 yang diusulkan secara langsung oleh rakyat. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif yang meliputi pendekatan historis, pendekatan konseptual dan
pendekatan perundang-undangan, dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis,
menggunakan data sekunder yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip konstitusionalisme haruslah
ditegakkan berkenaan dengan isu hukum yang sedang terjadi yaitu gagasan perubahan Pasal
7 UUD 1945 serta proses dan prosedur perubahan UUD 1945 untuk menjaga tegaknya
konstitusionalisme melalui hubungan yang terjadi antara rakyat dan pemerintah, dalam
ruang lingkup isu hukum yang terjadi.