STRATEGI PENATAAN KELEMBAGAAN UNTUK MENDUKUNG EFESIENSI PERANGKAT DAERAH PADA BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU
Keywords:
Penataan kelembagaan, efisiensi perangkat daerah, sosialisasi, tata kelola pemerintahan, SETDAPROVSUAbstract
Penataan kelembagaan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas serta fungsi strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SETDAPROVSU) dalam menyusun dan melaksanakan strategi penataan kelembagaan sebagai upaya peningkatan efisiensi Perangkat Daerah (PD). Fokus kegiatan PKM ini berada pada Biro Organisasi SETDAPROVSU sebagai unit kerja yang berperan sentral dalam penyusunan struktur organisasi, pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja, serta pengaturan tata laksana pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan melalui pendekatan sosialisasi yang meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, serta pembahasan studi kasus. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap konsep penataan kelembagaan, prinsip-prinsip efisiensi organisasi, dan kerangka regulasi yang menjadi landasan kebijakan kelembagaan daerah. Data serta umpan balik selama kegiatan dikumpulkan melalui observasi partisipatif, dokumentasi kegiatan, dan tanggapan peserta, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif.
References
Amantha, G. K. (2024). Implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi pada pemerintah Provinsi Lampung. Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah), 9(2), 20–32. https://doi.org/10.52447/gov.v9i2.7678
Amantha, G. K. (2024). Implementasi konsep agile governance pasca penyederhanaan birokrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 14(2), 124–135. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v14i2.4285
Basri, M., Ar, H., & Lukman, S. (2020). Evaluasi kinerja pegawai dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari. Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik, 11(2), 243–253. https://doi.org/10.33772/publica.v11i2.13065
Busri, Malik, I., & Wahid, N. (2023). Implementasi agile governance pada reformasi birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik, 19(1), 85– 119. https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.134
Iqbal, M., & Sandria, D. (2020). Penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman. Jurnal MODERAT, 6(2), 294–309.
https://doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3368
Iswandari, V. D. (2024). Analisis kesiapan pegawai negeri sipil dalam menghadapi implementasi delayering. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 50(1), 20–38. https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.4023
Manik, R. N. B., & Habibie, D. K. (2024). Agile governance dalam pelayanan publik oleh Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru pasca kebakaran. HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation, 1(2), 680–691. https://doi.org/10.57235/hemat.v1i2.2778
Marthalina, M. (2021). Analisis dampak pengembangan karir PNS pasca pelaksanaan alih jabatan struktural ke jabatan fungsional. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 9(1), 42–55. https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i1.1716
Praja, R. S., Adji, R., & Hardiyansyah. (2021). Penataan ulang organisasi perangkat daerah dan manajemen ASN (studi penataan perangkat daerah di Kabupaten Garut). Jurnal Identitas, 4(2), 109–124. https://doi.org/10.52496/identitas.v4i2.116
Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good governance dalam pengelolaan dana desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47(1), 24–33. https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531
Setiawan, I., Sururama, R., & Nurdin, I. (2022). Implementasi kebijakan penyederhanaan organisasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2(1), 12–25. https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2380
Sulastri, S., & Ane, P. (2023). Implementasi konsep agile governance dalam penanganan krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Transformative, 9(2), 187–203. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.02.4
Suryani, E., & Diniawaty, S. A. (2024). Penyederhanaan birokrasi: Wujud nyata langkah pemerintah Indonesia menuju agile governance. Jurnal Publik, 18(1), 11–25. https://doi.org/10.52434/jp.v18i01.325
Timur, W., Fauzi, A., Yakup, Y., & Satyawati, T. (2022). Implementasi penyetaraan jabatan administrasi tenaga kependidikan ke jabatan fungsional. JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan), 7(1), 39–47. https://doi.org/10.26740/jdmp.v7n1.p39-47
Zulaika, S., & Ravi, A. (2024). Perubahan budaya kerja pegawai negeri sipil setelah adanya pandemi Covid-19 pada DPMPTSP Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 50(1), 100–117. https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.4126
