Tinjauan Yuridis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Abstract

Proses pembentukan Dewan Perwakilan Daerah awalnya adalah untuk merubah struktur
parlemen menjadi dua kamar yang terdiri dari DPR dan DPD. Dengan diterapkan sistem ini
diharapkan dapat merepresentasikan kepentingan seluruh rakyat, dari kepentingan yang
hanya bersifat daerah sampai yang sifatnya umum. Kelahiran DPD ditandai melalui
amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang
disahkan pada 10 Agustus 2002. Perubahan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1)
yang bunyinya: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. DPD sebagai lembaga
perwakilan daerah di pusat, tentunya diharapkan mampu mempertahankan kepentingan daerah yang diwakilinya. Namun dalam proses memperjuangkan kepentingan rakyat dan
daerah harus sesuai dengan konstitusi yang ada. DPD tidak dapat memperjuangkan
kepentingan daerah dan sebagai lembaga bergaining terdapat kemungkinan pertimbangan
DPD yang tidak dilanjuti oleh DPR. Apalagi rancangan undang-undang yang tidak sesuai
dengan kepentingan daerah tidak dapat dibatalkan oleh DPD dengan menggunakan hak veto,
Sebagaimana dipraktikkan dalam sistem perwakilan bikameral. Hal inilah yang
mengakibatkan DPD tidak memiliki kekuasaan sama sekali dalam sistem ketatanegaraan saat
ini, yang membuat kedudukan DPD sangat lemah bahkan hanya sebagai lembaga yang hanya
memberikan pertimbangan kepada DPR.