Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggunaan Ijazah Palsu untuk Kepentingan Administrasi Pencalonan Pemilihan Kepala Desa

Main Article Content

Khaterine Novitasari Sinabutar
Janpatar Simamora
Budiman Sinaga

Abstract

Ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen resmi yang paling penting diberikan oleh  suatu instansi kepada seseorang siswa atau mahasiswa yang sudah menyelesaikan  jenjang pendidikan. Ijazah biasanya diperoleh sesudah tamat belajar dari Sekolah,  Sekolah Tinggi, Politeknik, Universitas atau Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh pihak  yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan melalui jalur pendidikan yang tercantum  didalam undang undang. Salah satu tindak kejahatan terjadi dikalangan masyarakat  sekarang ini mengenai ijazah adalah pemalsuan. Pemalsuan adalah suatu hal yang tidak  sesuai dengan yang sebenarnya dengan melakukan tindak kecurangan dengan  melakukan seolah olah benar. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran  terhadap dua norma dasar yaitu pertama, kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Kedua, ketertiban  masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara  atau ketertiban masyarakat. Penegakan hukum kepada pelaku penggunaan ijazah palsu  ini sangat penting dilakukan, karena untuk memberikan efek jera kepada oknum yang  melakukan perbuatan menggunakan dan membuat ijazah palsu. Pada saat ini masih  banyak melakukan pemalsuan ijazah untuk kepentingan pribadi agar keinginannya  tercapai dengan mudah tanpa mengikuti proses pendidikan yang sebagaimana sudah  diterapkan oleh pemerintah saat ini. Masih ada oknum yang melakukan tindakan yang  melanggar peraturan sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang yang terkait.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sinabutar, K. N., Simamora, J., & Sinaga, B. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggunaan Ijazah Palsu untuk Kepentingan Administrasi Pencalonan Pemilihan Kepala Desa. Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law, 2(1), 46-55. Retrieved from https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative_law/article/view/2398
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>