Peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Mewakili Negara Pada Sengketa Ketatanegaraan

Abstract

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang  berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang  penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Adapun Peran dan  Kedudukan Kejaksaan RI sebagai pelaksana Kekuasaan Penuntutan pada sengketa ketatanegaraan yaitu Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan  hingga orde reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi hukum adalah mereformasi  institusi hukum dan perundang-undangan. pentingnya peran Jaksa Agung mengakibatkan  Jaksa Agung harus independen dan profesional. Upaya-Upaya yang dilakukan mewujudkan  independensi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di bidang penegakan hukum di  Indonesia. Kiprah lembaga Kejaksaan telah dicatat sejarah bahwa di tahun-tahun awal  kemerdekaan sampai dengan keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Kejaksaan sebagai institusi dan Jaksa Agung sebagai figur pimpinan institusi telah mampu melaksanakan misi  yang diembannya. Penelituian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Normatif yaitu  penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan  hukum yaitu Undang-Undang. Kesimpulan yang di peroleh dalam penelitian ini bahwa  Kedudukan Kejaksaan RI sebagai pelaksana Kekuasaan Penuntutan dan Posisi Jaksa Agung  Dalam Sistem Pemerintahan Berdasarkan Pasal 19 ayat (20) jo Pasal 22 Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung tidak Independen. Kejaksaan  diharapkan mandiri dan independen serta mempunyai aparatur yang profesional sebagai  pelaksana kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum secara proporsional.