Mekanisme Checks and Balances Sistem di Indonesia Menurut  UUD 1945

Aprian Peniel Nainggolan; Haposan Siallagan

PDF

Published: 2022-05-28

Keywords:

Checks And Balances, Pembagian Kekuasaan, Lembaga Negara

Aprian Peniel Nainggolan

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Haposan Siallagan

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Abstract

Peneliti ini bertujuan untuk mengindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada
kesewenang-wenangan, maka diperlu diadakan pembagian kekuasaan negara. Salah satu
teori pembagian kekuasaan adalah teori Montesquieu yang membagi kekuasaan Legislatif,
Eksekutif, dan Yudikatif. Agar tiga bidang kekuasaan tersebut dapat memgontrol dan terjadi
keseimbangan kekuasaan perlu diterapkan prinsip Checks And Balances. Sistem
ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menganut prinsip tersebut dimana
DPR sebagai lembaga Legislatif, Presiden sebagai lembaga Eksekutif, dan Mahkamah Agung
beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Yudikatif dapat saling mengontrol dan terjadi
keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.

Issue

Vol. 1 No. 1 (2022): NJCAL

Section

Articles

How to Cite

Mekanisme Checks and Balances Sistem di Indonesia Menurut UUD 1945. (2022). Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law, 1(1), 108-127. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative_law/article/view/2406

Most read articles by the same author(s)

Daniel Ehowu Zebua, Haposan Siallagan, Janpatar Simamora , Analisis Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law: Vol. 1 No. 1 (2022): NJCAL
Imanuel Tampubolon, Haposan Siallagan, Tinjauan Yuridis Hak Prerogatif Presiden Dalam Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang , Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law: Vol. 1 No. 2 (2022): NJCAL
John Peter Manali, Haposan Siallagan, Kasman Siburian, Analisis Hukum Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 , Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law: Vol. 2 No. 1 (2023): NJCAL
Anju Fransiskus Silalahi, Haposan Siallagan, Implementasi Pemekaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law: Vol. 1 No. 1 (2022): NJCAL
Frans Lumbangaol, Haposan Siallagan, Hisar Siregar, Peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Mewakili Negara Pada Sengketa Ketatanegaraan , Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law: Vol. 2 No. 1 (2023): NJCAL
Porman Dame Perjuangan Manalu, Haposan Siallagan , Tinjauan Yuridis Kebebasan Berorganisasi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 , Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law: Vol. 2 No. 2 (2023): NJCAL
Elia Lumbangaol, Kasman Siburian, Haposan Siallagan, Kajian Yuridis Sengketa Pemilu dan Proses Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 , Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law: Vol. 2 No. 1 (2023): NJCAL
Ivan Setiawan Amazihono, Haposan Siallagan, Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Membentuk Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Sinar Baru Daro-Daro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan) , Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law: Vol. 2 No. 2 (2023): NJCAL

Article Sidebar

Main Article Content

Abstract

Article Details

Issue

Section

How to Cite

Most read articles by the same author(s)