Tinjauan Yuridis Kebebasan Berorganisasi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013

Abstract

Artikel ini membahas tentang kebebasan berorganisasi yang ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakat atau Ormas yang berfokus pada

implementasi dan peran Ormas itu sendiri, salah satu contohnya Ormas Pemuda Pancasila.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif

yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan bahan hukum. Hasil

penelitain menunjukkan bahwa implementasikan pasal 53 hingga pasal 56 Undang-Undang

No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka rancangan peraturan

pemerintah tentang pengawasan Ormas perlu mengatur berbagai hal. Dan peran organisasi

masyarakat yang tak kalah penting adalah ikut berperan dalam gerakan kemasyarakatan

dalam Penyampaian aspirasi yang dimana organisasi masyarakat dapat membantu rakyat

dalam penyampaian aspirasi agar tersampaikan kepada pemerintah dan wakil rakyat. Dan

dapat menjadi salah satu pondasi nilai luhur Pancasila yang dimana ormas adalah salah yang

membantu mempertahankan negara.